452 SRIKANDI PENGAWAS SIAP KAWAL DAN AWASI PILKADA 2020
|
Jakarta, Bawaslu – 452 Srikandi Pengawas Pemilu seluruh Indonesia siap mendeklarasikan kesiapannya mengawasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 mendatang. Salah satunya, Bawaslu Kota Pasuruan turut serta berpartisipasi dalam deklarasi tersebut dengan diwakili oleh Titin Yulinarwati, S.Si selaku Anggota Bawaslu Kota Pasuruan.
Deklarasi digelar di area Car Free Day (CFD) tepatnya didepan Kantor Bawaslu Republik Indonesia Jalan MH. Thamrin 14 Jakarta (01/09/2019). Sebelum deklarasi dikumandangkan, ratusan srikandi ini berjalan kaki dari Kawasan Pecenongan menuju Kantor Bawaslu. Pembagian bunga mawar kepada pejalan kaki diarea CFD juga dilakukan sebagai simbol ajakan masyarakat turut berpartisipasi mengawasi Pilkada.
Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan bahwa ajang ini merupakan puncak kegiatan konsolidasi perempuan mengawasi Pemilu.
Keterlibatan kaum perempuan dalam ajang Pilkada sangat penting menurut Abhan, karena untuk mendongkrak jumlah perempuan yang tercatat sebagai pemilih. Abhan berharap para perempuan mau berpartisipasi mengawasi ajang pesta rakyat lima tahunan.
“Pilkada tentu akan berhasil dengan sinergitas, kerja sama dan soliditas pengawasan”, ujar Abhan didepan Kantor Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin 14 Jakarta, Minggu (1/9)
Deklarasi dibacakan oleh delapan perempuan dari beberapa pulau – pulau di Indonesia, seperti: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Provinsi NTT dan Provinsi Bali. Berikut garis besar komitmen Srikandi Pengawas Pemilu 2020 tersebut :
- Menjaga kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilihan Umum dengan bekerja secara profesional, independen dan berintegritas;
- Memperjuangkan penyetaraan gender dalam lembaga pengawas Pemilihan Umum dan penguatan keterwakilan perempuan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- Pengawalan Pemilihan Umum yang jujur, adil, demokratis serta penegakkan hukum dan keadilan Pemilihan Umum
