Lewat Audiensi Ke PKB, Bawaslu Kota Pasuruan Tegaskan Peran Pengawasan Data Parpol

pasuruankota.bawaslu.go.id - Tim Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kota Pasuruan melakukan kunjungan audiensi ke Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pasuruan pada Senin (27/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus memastikan akurasi pembaruan data kepengurusan partai politik melalui SIPOL.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PKB menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan partai. Musyawarah Daerah (Musda) untuk pembentukan struktur baru dijadwalkan berlangsung tahun depan. PKB juga menjelaskan bahwa pengelolaan data SIPOL sepenuhnya dikendalikan oleh admin pusat, sehingga proses pembaruan data di daerah dilakukan secara terpusat.

Bawaslu Kota Pasuruan menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara partai politik dan lembaga pengawas. 

“Kami berharap setiap ada perubahan struktur kepengurusan atau data partai, PKB dapat memberikan tembusan resmi kepada Bawaslu. Hal ini mengingat akses kami di sistem SIPOL hanya bersifat viewer, sehingga koordinasi langsung menjadi kunci menjaga validitas data,” ujar Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kota Pasuruan, A. Sofyan Sauri.

Selain membahas teknis pembaruan data partai, audiensi juga menyinggung dinamika politik nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak. Diskusi berlangsung hangat dengan menyoroti beberapa isu strategis, di antaranya penyelenggaraan pemilihan legislatif yang tetap menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), serta wacana pemilihan kepala daerah oleh DPR dan penunjukan Presiden oleh pemerintah.

Kegiatan audiensi berjalan lancar dan komunikatif. Melalui forum ini, Bawaslu Kota Pasuruan dan PKB sepakat memperkuat sinergi dalam memastikan transparansi dan keakuratan data partai politik di SIPOL, sebagai bagian dari upaya bersama menjaga integritas dan kualitas demokrasi di tingkat daerah.