Bangun Ekosistem Politik Sehat, Bawaslu Kota Pasuruan Koordinasi Strategis dengan Pimpinan DPRD
|
pasuruankota.bawaslu.go.id – Meski hiruk-pikuk kampanye belum terlihat di sudut-sudut jalan, bukan berarti pengawasan demokrasi ikut mengendur. Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan, masa "non-tahapan" justru menjadi waktu yang paling krusial untuk mencuri start dalam berbenah melalui kegiatan konsolidasi demokrasi.
Senin (23/2/2026), jajaran Bawaslu Kota Pasuruan kali ini memutuskan untuk tancap gas menyambangi Kantor DPRD Kota Pasuruan. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan langkah strategis untuk menggalang kekuatan dalam menjaga gawang demokrasi di Kota Pasuruan agar tetap aman dari berbagai pelanggaran, terutama praktik politik uang.
Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, menegaskan bahwa tidak ada istilah libur bagi pengawas pemilu. Di hadapan pimpinan dewan, ia menjelaskan bahwa masa tanpa tahapan pemilu adalah waktu emas untuk memperkuat otot kelembagaan.
"Masa non-tahapan bukan berarti kita berhenti mengawasi. Justru ini adalah fase strategis untuk evaluasi jajaran ad-hoc, memperkuat pendidikan politik masyarakat, dan memetakan potensi kerawanan sejak dini agar kita lebih siap saat kompetisi dimulai," ujar Vita dengan lugas.
Dalam konsolidasi tersebut, Bawaslu membawa tiga misi utama:
Evaluasi Internal: Memastikan jajaran pengawas di tingkat bawah tetap solid dan kompeten.
Perang Lawan Politik Uang: Berkomitmen menghalau "hantu" money politics yang sering merusak integritas pilihan rakyat.
Sinergi Lintas Elemen: Mengajak legislatif menciptakan ekosistem politik yang sehat dan patuh hukum.
Kehadiran tim Bawaslu yang terdiri dari Vita Suci Rahayu bersama komisioner Akhmad Marta Affandi, A. Sofyan Sauri, serta Koorsek Prisma Agustian Prasetya Wisandha ini disambut hangat oleh pimpinan DPRD. Ketua DPRD Kota Pasuruan, M. Toyib, didampingi Wakil Ketua Ismail Marzuki Hasan dan Muhammad Gatot Adidoyo, memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif ini.
Toyib mengibaratkan dinamika politik seperti sebuah pertandingan olahraga. Strategi boleh bermacam-macam, namun sportivitas adalah harga mati.
"Seluruh pihak harus berjalan sesuai tupoksi masing-masing. Intervensi di luar kewenangan hanya akan mengganggu stabilitas demokrasi kita. Kami di DPRD sepakat bahwa komunikasi intens dengan Bawaslu penting agar setiap kebijakan daerah tetap berada di koridor hukum," tegas Toyib.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor DPRD ini diakhiri dengan kesepakatan kuat antara kedua lembaga. Bawaslu dan DPRD Kota Pasuruan berjanji untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam setiap dinamika politik yang muncul ke depan.
Dengan sinergi yang terbangun sejak dini, Bawaslu Kota Pasuruan optimis kualitas demokrasi di kota ini akan semakin matang, transparan, dan tentunya berintegritas. Harapannya, saat pesta demokrasi tiba nanti, masyarakat Pasuruan bisa menikmati kompetisi yang bersih, adil, dan bermartabat.
Humas
