Bawaslu Kota Pasuruan Cegah Isu SARA dan Politik Uang Berbasis Keluarga

Setelah diidentifikasi sebagai rawan tinggi pada isu kampanye dan politik uang dalam pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada pada 22 September 2020 lalu, Bawaslu Kota Pasuruan terus melakukan pencegahan dan pengawasan yang semakin ketat.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Anas Muslimin menceritakan strategi dan taktik untuk mencegah adanya kampanye dengan menggunakan isu agama, suku, ras dan antar golongan.

“Kami melakukan sosialisasi yang massif dengan memasang iklan di media sosial, media cetak maupun online, dan mengajak pengawasan partispatif dengan melibatkan kelompok warga. Mulai dari nelayan, dewan masjid Indonesia, komunitas peduli medsos, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kepemudaan,” jelas Anas via Saluran Whatsapp, Selasa siang (20/10)

Selain itu, untuk mencegah politik uang, Anas mengaku telah menghidupkan kampung politik uang.

“Setahun lalu kami membentuk kampung politik uang dan kini difungsikan untuk menolak politik uang berbasis kampung,” jelasnya lagi.

Yang dilakukan lainnya menurut Anas adalah gerakan tolak politik uang berbasis keluarga.

“Gerakan tolak politik uang berbasis keluarga ini kami lakukan dengan berbagi stiker oleh jajaran kami sampai pengawas ad hoc. Membagi stiker secara bertahap pada tetangga kanan kiri. Selain tentu juga gowes bareng dua minggu sekali dengan tujuan menolak politik uang,” pungkas Anas.