Bawaslu Kota Pasuruan Ingatkan Netralitas ASN Pada Pilwali 2020
|
pasuruankota.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pasuruan untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pilwali Tahun 2020. Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Netralitas ASN, Senin (28/9) pagi bertempat di Valencia Café & Resto.
Acara yang digelar selama dua hari ini diikuti Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat dan Lurah se-Kota Pasuruan.
Menurut Anas, memasuki tahapan kampanye menjadi hal paling rawan bagi ASN untuk bersikap netral. Melalui kegiatan ini semakin menguatkan komitmen dan tanggung jawab moral seluruh ASN Kota Pasuruan untuk benar-benar secara sadar menegakkan netralitas guna mendukung kondusivitas dan suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Dalam kesempatan itu, Anom Surahno yang juga bertindak sebagai narasumber mengatakan bahwa dasar hukum dari materi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Mengacu peraturan-peraturan tersebut, Anom menjelaskan sanksi bagi PNS yang tidak netral sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin.
"Yakni hukuman disiplin tingkat sedang bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala/wakil kepala daerah berupa memberikan surat dukungan disertai FC-KTP," jelas Anom.
Ia menambahkan, PNS yang terbukti terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala/wakil kepala daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah kampanye akan dikenai sanksi. Adapun jenis hukuman disipilin tingkat sedang berupa, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
