Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Pasuruan Siap Implementasikan Kebijakan Inklusif Demi Lingkungan Kerja Profesional

Humas Bawaslu Kota Pasuruan

pasuruankota.bawaslu.go.id – Rabu (22/4/2026) Hadiah di Momentum peringatan Hari Kartini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk meluncurkan Surat Keputusan (SK) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Inklusif sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan yang berkeadilan.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Vita Suci Rahayu, menyampaikan bahwa peluncuran kebijakan tersebut merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, serta keadilan sosial dalam membangun lingkungan kerja yang profesional dan inklusif.

“Peluncuran SK ini merupakan bukti bahwa Bawaslu memiliki komitmen dalam perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan lebih luas lagi keadilan sosial dalam membangun lingkungan kerjanya,” ujar Vita.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek formalitas semata, melainkan harus diimplementasikan melalui langkah-langkah yang terukur, progresif, dan berkelanjutan. Evaluasi secara berkala juga dinilai penting guna memastikan efektivitas kebijakan dalam mendorong perubahan budaya organisasi.

Selain mendorong kebijakan inklusif, Vita juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam membangun budaya kerja yang santun, profesional, dan produktif. Berdasarkan pengalamannya di berbagai organisasi, ia memandang bahwa kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi nilai-nilai kelembagaan.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kota Pasuruan telah menyiapkan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas SDM yang bersifat kolaboratif untuk seluruh jajaran, sebagai upaya memperkuat integritas, kinerja, serta perspektif inklusivitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Dengan langkah tersebut, Bawaslu Kota Pasuruan diharapkan tidak hanya mampu membangun tata kelola internal yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik melalui praktik kelembagaan yang berlandaskan nilai keadilan dan kesetaraan.

Humas