Garda Depan Demokrasi: Bawaslu dan Karang Taruna Kota Pasuruan Teken MoU Pengawasan Partisipatif
|
pasuruankota.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan resmi menggandeng Karang Taruna Kota Pasuruan untuk memperkuat barisan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda. Komitmen kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dalam agenda Konsolidasi Demokrasi yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Pasuruan, Rabu (18/11/2026) malam.
Kegiatan yang dimulai pukul 18.30 WIB tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan dan jajaran Bawaslu Kota Pasuruan, jajaran pengurus Karang Taruna Kota Pasuruan, serta perwakilan Karang Taruna dari empat kecamatan di Kota Pasuruan.
Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu menegaskan bahwa penguatan literasi demokrasi dan pendidikan politik merupakan bagian krusial dalam membangun pengawasan substantif. Menurutnya, tingginya kepercayaan publik terhadap Bawaslu harus dijaga dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
"Keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik dan berintegritas. Salah satu persoalan yang memerlukan perhatian bersama adalah praktik politik uang (money politics) yang dapat mencederai kualitas demokrasi," ujar Vita dalam sambutannya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Kota Pasuruan, A. Sofyan Sauri menjelaskan bahwa kerja sama bernomor 1/HK.02/K.JI-36/11/2026 dan 010/Eks/B/PKKT/XI/2026 ini dirancang untuk membuka pemahaman generasi muda terkait bentuk-bentuk dugaan pelanggaran pemilu, alur pelaporan, hingga tata cara penanganannya sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pasuruan, Akhmad Marta Affandi mendorong agar para pemuda tidak sekadar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga berani mengambil peran aktif mengawal kualitas demokrasi di lingkungan masing-masing.
Langkah strategis Bawaslu ini disambut antusias oleh Ketua Karang Taruna Kota Pasuruan, Achmad Rofi’i. Ia menilai struktur organisasi Karang Taruna yang mengakar kuat di empat kecamatan dan 34 kelurahan merupakan modal sosial yang besar untuk menyukseskan pengawasan partisipatif.
"Keberadaan jaringan Karang Taruna di 34 kelurahan adalah potensi besar yang siap kami gerakkan. Kami berharap seluruh jajaran dapat membangun kebersamaan dan bersinergi dengan Bawaslu demi mengawal proses demokrasi yang jujur dan berintegritas," ungkap Achmad Rofi’i.
Melalui MoU yang berlaku selama lima tahun dengan evaluasi berkala minimal satu kali setahun ini, kedua lembaga menyepakati enam ruang lingkup kerja sama utama:
Pendidikan politik dan penguatan literasi demokrasi pemuda.
Pembentukan kader pemuda pengawas partisipatif di empat kecamatan dan 34 kelurahan.
Kampanye digital dan edukasi antihoaks, termasuk penolakan terhadap politik uang, politisasi SARA, dan ujaran kebencian.
Pencegahan dan pelaporan awal dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
Kajian dan diskusi tematik kepemiluan.
Penyediaan narasumber dan fasilitasi kelembagaan.
Suasana konsolidasi berlangsung dinamis saat memasuki sesi tanya jawab. Salah satu peserta, Riski, melontarkan pertanyaan kritis terkait celah penegakan hukum praktik politik uang serta menanyakan sejarah berdirinya Bawaslu.
Menanggapi isu politik uang, A. Sofyan Sauri mengakui bahwa penindakan di lapangan memang menghadapi tantangan tersendiri, terutama menyangkut batasan pengaturan subjek pelaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena keterbatasan jumlah personel pengawas di tingkat kecamatan hingga kelurahan, Bawaslu sangat membutuhkan mata dan telinga masyarakat untuk memberikan informasi awal jika terjadi pelanggaran.
Sementara terkait sejarah kelembagaan pengawas pemilu, Vita Suci Rahayu memperkenalkan inovasi pembelajaran mandiri melalui platform Massive Open Online Course (MOOC) Literasi Demokrasi yang dikembangkan Bawaslu Kota Pasuruan. Melalui video pembelajaran tersebut, generasi muda dapat mengakses materi sejarah pemilu dan perkembangan Bawaslu kapan saja secara mandiri.
Pada sesi yang sama, peserta lainnya bernama Amin mengusulkan agar implementasi program kerja sama ke depan dapat digelar secara bergiliran di empat kecamatan agar pemerataan edukasi politik dirasakan oleh seluruh wilayah. Usulan tersebut langsung dicatat sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut serta penunjukan penanggung jawab operasional dari kedua lembaga agar kolaborasi ini berjalan terukur dan berkelanjutan.
Humas