HASIL PENGAWASAN BAWASLU KOTA PASURUAN TERHADAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN MENUJU DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR

Data Pemilih di Kota Pasuruan pada tahap DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan :

Jumlah pemilih pada tahap DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan dalam satu Kota Pasuruan sejumlah 154.616 pemilih. Data ini berkurang dari penetapan DPSHP yang lalu sejumlah 154.752 pemilih .

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pasuruan dibantu dengan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Pasuruan, maka :

1. RIncian jumlah Saran Perbaikan baik melalui lisan maupun bersurat  yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan se-KotaPasuruan adalah :

2. Tindak lanjut dari Saran perbaikan yang  telah dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, sejak DPSHP dipasang sampai dengan rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat Kecamatan ( 3-4 Juni 2023)  :

Dari 8 surat saran perbaikan yang telah disampaikan Panwaslu Kecamatan di masing masing kecamatan kepada PPK, maka baru sebagian yang ditindak lanjuti oleh PPK dengan alasan bahwa surat saran perbaikan terkirim pada saat SIDALIH sudah ditutup untuk proses upload perbaikan di tahap menuju DPSHP akhir. Sehingga saran perbaikan yang belum selesai ditindak lanjuti, dijanjikan oleh PPK akan ditindak lanjuti setelah rekapitulasi DPSHP akhir tingkat kecamatan kemarin (3-4 Juni 2023) . Harapan Bawaslu Kota Pasuruan pada saat DPT ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 nanti, data pemilih di lapangan sudah benar-benar siap meskipun tidak bisa sempurna karena permasalahan data pemilih tidak akan ada habisnya dengan dinamisnya perpindahan penduduk yang tidak bisa dikontrol. 

Dari hasil pengawasan Bawaslu kota Pasuruan maka Daftar pemilih pada Tahap DPSHP menuju DPSHP akhir saat ini :

1. Bawaslu Kota Pasuruan tidak menganalisa tentang kegandaan daftar pemilih, karena Bawaslu Kota Pasuruan tidak mempunyai dasar data pemilih dengan elemen yang lengkap. Namun ketika dilapangan ditemukan kegandaan kemudian hasil verifikasi faktual memang ditemukan ganda, maka Bawaslu Kota Pasuruan akan memberikan data tersebut kepada KPU dengan mekanisme surat saran perbaikan untuk kemudian KPU menindak lanjuti hasil informasi awal dari Bawaslu. Kasus kegandaan yang sering ditemui adalah ganda dengan lokasi khusus.
2. Masih ada data pemilih yang belum masuk ke DPSHP akhir , padahal sudah memenuhi syarat
3. Carut marutnya pemilih di Lokasi Khusus yang sudah di data sejak awal, yang sebetulnya TPS lokasi khusus berisi pemilih dengan kategori DPTb.
4. Data pemilih dengan alamat RT.0 dan RW.0 termasuk salah satu bagian dari yang dianalisa oleh Bawaslu Kota Pasuruan. Dengan menggunakan mekanisme verifikasi faktual ke lapangan tentang alamat dengan menggunakan RT0 dan RW.0 ini menjadi perhatian Bawaslu, apakah pemilih dengan alamat RT/RW.0 ini memang benar-benar penduduk wilayah setempat atau fiktif.
5. Pemilih potensial non eKTP masih menjadi polemik dalam menindaklanjuti data pemilih di lapangan. Pemilih yang belum berusia 17 tahun pada saat pendaftaran, namun akan berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, ini yang banyak menimbulkan kerancuan pada keterangan potensial non eKTP. Karena pada dasarnya mereka punya hak pilih di 2024 nanti tapi pada saat ini masih belum mempunyai eKTP karena belum berusia 17 tahun . meskipunn tidak mempengaruhi jumlah pemilih pada pendataan pemilih, namun keterangan tentang potensial non eKTP ini dianggap penting oleh bawaslu, agar masyarakat juga mengetahui dan menyadari bahwa eKTP juga merupakan syarat wajib untuk menjadi pemilih.
6. Kendala pengawasan : elemen data yang tidak lengkap, ketertutupan data oleh KPU dan pembatasan masukan saran untuk di tidak lanjuti di SIDALIH.

Kota Pasuruan, 9 Juni 2023

Koordiv HPPH,

Titin Yulinarwati, S.Si