Politik Uang Harus Di Perangi Bersama

pasuruankota.bawaslu.go.id – Isu kampanye dan praktik politik uang memiliki kerawanan tinggi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020. Hal tersebut diketahui berdasarkan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu Kota Pasuruan pada pertengahan September.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Moh. Anas mengatakan IKP itu disusun dengan melibatkan beberapa stakeholder.

“Penetapan kerawanan tinggi dapat diidentifikasi setelah dikoordinasikan dengan stakeholder pada isu kampanye dan politik uang”,ujar Anas.

Lantaran itu, Bawaslu mempersempit potensi timbulnya isu – isu kampanye serta praktik politik uang. Bawaslu mengupayahkan pencegahan dan pengawasan yang lebih dekat. Harapannya, dua potensi kerawanan itu bisa ditekan.

“Fungsi pengawasan kami saat ini terkonsentrasi untuk mencegah adanya kampanye dengan menggunakan isu agama, suku, ras dan antargolongan”,terangnya.

Kendati demikian, pihaknya menyadari bahwa upaya pencegahan itu tak akan maksimal apabila Bawaslu bekerja sendirian. Karena itu, Bawaslu terus mengajak  seluruh elemen masyarakat untuk proaktif dalam mencegah dua potensi kerawanan tersebut.

“Kami buat strategi pengawasan partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat. Mulai dari LSM, organisasi kepemudaan, komunitas ojol, komunitas medsos, dan RT/RW di Kota Pasuruan”,jelas Anas.

Untuk memaksimalkan pencegahan politik uang, Anas mengaku telah menghidupkan kampung anti politik uang. Saat ini pihaknya juga membangun gerakan tolak politik uang berbasis keluarga.

“Gerakan tolak politik uang berbasis keluarga ini kami lakukan dengan berbagi stiker oleh jajaran kami sampai pengawas adhoc. Membagi stiker secara bertahap pada tetangga kanan kiri”,katanya.

Dengan demikian, praktik politik uang ditargetkan tidak terjadi. Sebab, terdapat penolakan dari masyarakat.

“Sehingga aktor yang akan menerapkan praktik politik uang dengan sendirinya akan berpikir ulang untuk memberikan uang pada rumah-rumah yang ada stikernya”,imbuh Anas.