Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Pasuruan Gelar Diskusi Zoom Penguatan Pokja PPKS, Tegaskan Pentingnya Ruang Demokrasi Aman Bebas Kekerasan Gender

Humas Bawaslu Kota Pasuruan

pasuruankota.bawaslu.go.id – Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) Bawaslu Kota Pasuruan menggelar Diskusi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara daring melalui platform Zoom Meeting, Jumat (24/7/2026). Diskusi bertajuk "Kekerasan Seksual Berbasis Gender dalam Penyelenggaraan Pemilu" ini diikuti oleh jajaran internal Bawaslu Kota Pasuruan, Bawaslu kabupaten/kota lain, BEM, TP-PKK, LSM Perempuan, hingga organisasi Fatayat.

Dalam sambutan pengantarnya, Koordiv HPPHM Akhmad Marta Affandi, menekankan bahwa agenda ini digelar sebagai langkah konkrit untuk memperkuat kapasitas SDM Pokja PPKS sekaligus membangun budaya kerja yang aman di lingkungan penyelenggara.

"Diskusi ini bertujuan menciptakan ruang kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Kami berharap forum ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk meningkatkan kesadaran seluruh pihak, sehingga Bawaslu hadir secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan HAM," tegas Marta.

Membuka kegiatan sekaligus memberikan keynote speech, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, S.Sos., M.M., mengapresiasi inisiatif ini. Ia mengingatkan bahwa kekerasan berbasis gender dalam pemilu dapat dialami oleh siapa saja baik pemilih, peserta, maupun penyelenggara serta bisa terjadi sebelum, selama, hingga sesudah tahapan pemilu.

Eka secara khusus memberikan penekanan pada bentuk kekerasan simbolik yang sering tidak disadari namun berdampak besar pada alam bawah sadar masyarakat, seperti pelabelan (labeling) dan penggunaan narasi diskriminatif untuk melemahkan pihak tertentu.

"Kekerasan berbasis gender bukan hanya fisik, tetapi juga bisa berbentuk kekerasan simbolik yang bekerja melalui bahasa, wacana, dan stereotip. Meskipun regulasi kepemiluan saat ini belum secara spesifik mengakomodasi isu ini sebagai pelanggaran pemilu, langkah terpenting kita saat ini adalah membangun kesadaran bersama dan mendorong penguatan regulasi di masa depan," ujar Eka Rahmawati.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi utama oleh Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, yang menegaskan bahwa integritas demokrasi tak hanya diukur dari keabsahan suara, tetapi juga dari hadirnya ruang partisipasi yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan daring ini, Bawaslu Kota Pasuruan bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.

Humas