Bawaslu Kota Pasuruan Laporkan 16 Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Selama Juli 2026

pasuruankota.bawaslu.go.id — Anggota Bawaslu Kota Pasuruan, Akhmad Marta Affandi, memaparkan laporan capaian konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan jajarannya sepanjang bulan Juli 2026. Laporan tersebut disampaikan, Selasa (5/8/2026), sesaat sebelum dimulainya kegiatan Democracy Holding Series (DHS) Seri ke-10.

Dalam laporkan tersebut, Bawaslu Kota Pasuruan mencatat sebanyak 16 kegiatan konsolidasi demokrasi yang telah sukses digelar dengan melibatkan peserta dari berbagai unsur masyarakat, akademisi, hingga instansi pemerintah.

"Konsolidasi ini menjadi komitmen Bawaslu Kota Pasuruan untuk memperkuat literasi demokrasi, pencegahan pelanggaran, serta penegakan hukum kepemiluan secara inklusif dan partisipatif," ujar Marta.

Kegiatan konsolidasi demokrasi yang berlangsung sepanjang bulan Juli 2026 mencakup berbagai fokus isu strategis. Pada ranah Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu Kota Pasuruan menggelar lima kegiatan yang meliputi diskusi pemahaman perbedaan pidana pemilu dan pidana murni serta pembahasan temuan dugaan pelanggaran bersama Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Selain itu, dilaksanakan pula pembahasan penyelesaian sengketa Pemilukada yang melibatkan dari unsur ASN dan penyelenggara pemilu, penguatan hukum kepemiluan bersama akademisi dan mahasiswa, hingga edukasi kesadaran demokrasi di tingkat akar rumput bersama pemilik kafe dan pekerja lepas.

Sementara itu, pada fokus Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu, terdapat tiga kegiatan utama yang mencakup mitigasi kerawanan pemilu dan pemutakhiran data partai politik (BA SIPOL) melalui penguatan koordinasi dengan KPU Kota Pasuruan, serta mitigasi kerawanan data pemilih berkelanjutan bersama jajaran kelurahan se-Kota Pasuruan. Dalam ranah Keterlibatan Pemilih Pemula & Inklusivitas, tiga kegiatan diselenggarakan untuk menguatkan demokrasi kepemiluan di lingkungan madrasah, yayasan, dan pondok pesantren bersama Kemenag Kota Pasuruan, memberikan edukasi literasi demokrasi bagi siswa-siswi Sekolah Luar Biasa (SLB), serta meningkatkan pemahaman politik dan pengawasan partisipatif bersama BEM Uniwara Kota Pasuruan.

Guna menjaga nilai integritas dan etika penyelenggara, dua kegiatan dilaksanakan untuk mengedukasi netralitas ASN di lingkungan DLHKP Kota Pasuruan serta memperkuat demokrasi sektor Ormas dan LSM terdaftar bersama Bakesbangpol Kota Pasuruan. Dua kegiatan lainnya mengulas Dinamika Sistem Pemilu & Gender melalui penguatan pengawasan partisipatif berbasis nilai luhur Pancasila bersama organisasi KBTTPK serta diskusi penanganan kekerasan seksual berbasis gender dalam penyelenggaraan pemilu. Rangkaian konsolidasi ini ditutup dengan fokus isu Disinformasi dan Digital Democracy yang diwujudkan melalui sinergi narasi demokrasi dan literasi digital lewat penulisan karya ilmiah bersama media lokal Kabarpas.

Melalui penyampaian laporan konsolidasi ini, Bawaslu Kota Pasuruan berharap ruang kolaborasi antar-lembaga dan partisipasi publik dalam mengawal demokrasi di Kota Pasuruan semakin solid menjelang agenda-agenda kepemiluan mendatang.