Perkuat Keterbukaan Informasi Inklusif, Bawaslu Kota Pasuruan Ikuti Cangkrukan Demokrasi Bawaslu Jatim

pasuruankota.bawaslu.go.id – Jajaran Bawaslu Kota Pasuruan menghadiri kegiatan Diskusi Humas dan Data Informasi (Datin) bertajuk Cangkrukan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026).

Mengangkat tema “Demokrasi Tanpa Batas: Mewujudkan Keterbukaan Data dan Informasi Pemilu yang Ramah Disabilitas dan Kelompok Rentan”, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat strategi komunikasi publik serta tata kelola data dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Dr. Puadi, S.Pd., M.M., serta dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, beserta jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam arahan kunci (keynote address), Anggota Bawaslu RI Puadi menekankan pentingnya peran Divisi Humas dan Datin di tingkat kabupaten/kota sebagai produsen informasi yang adaptif dan inklusif. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap kinerja pengawasan pemilu.

"Ukuran keberhasilan keterbukaan informasi bukan sekadar seberapa banyak jumlah konten yang dipublikasikan di media sosial, melainkan sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan," tegas Puadi dalam arahannya.

Ia juga menambahkan bahwa masa non-tahapan pemilu merupakan momentum strategis bagi jajaran pengawas pemilu untuk berbenah, melakukan audit aksesibilitas informasi, serta meningkatkan kualitas standar pelayanan publik di Bawaslu.

Menanggapi arahan tersebut, Bawaslu Kota Pasuruan berkomitmen untuk menindaklanjuti poin-poin krusial hasil diskusi dalam pengelolaan kehumasan di wilayah Kota Pasuruan.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Pasuruan dalam forum ini menjadi bagian dari langkah nyata untuk menyelaraskan pelayanan informasi publik yang akuntabel, transparan, serta ramah bagi kelompok disabilitas. Penguatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat Kota Pasuruan dalam mengawal proses demokrasi secara berkelanjutan.