Sapa Siswa SMAN 2, A. Sofyan Sauri Bedah Alur Penegakan Keadilan Pemilu di Bawaslu Kota Pasuruan

pasuruankota.bawaslu.go.id — Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pasuruan, A. Sofyan Sauri, memberikan edukasi mendalam mengenai "dapur" penegakan hukum pemilu kepada ratusan siswa SMAN 2 Pasuruan, Selasa (12/5/2026). Dalam kegiatan Literasi Demokrasi tersebut, Sofyan memaparkan peran krusial divisinya dalam menjaga integritas kontestasi politik.

Di hadapan para pemilih pemula, Sofyan menjelaskan bahwa tugas divisinya terbagi menjadi dua pilar utama: penanganan laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ia menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran, baik administratif, kode etik, maupun tindak pidana pemilu, memiliki mekanisme penanganan yang ketat dan transparan.

"Kami di Divisi Penanganan Pelanggaran memastikan bahwa setiap suara rakyat terlindungi dari praktik kecurangan. Siswa perlu tahu bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa tegak jika hukum ditegakkan dengan adil," ujar Sofyan.

Selain penanganan pelanggaran, Sofyan juga menguraikan fungsi Penyelesaian Sengketa. Ia menjelaskan bagaimana Bawaslu bertindak sebagai mediator atau hakim dalam menyelesaikan perselisihan antarpeserta pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara. Hal ini bertujuan agar seluruh tahapan pemilu berjalan tanpa hambatan legal yang merugikan salah satu pihak.

Kepada para siswa, Sofyan berpesan bahwa memahami tupoksi Bawaslu adalah bagian dari pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Ia mendorong generasi muda untuk berani bersikap kritis dan melaporkan jika menemui indikasi pelanggaran di lapangan.

"Edukasi ini bukan sekadar transfer ilmu, tapi upaya membentuk integritas. Kami ingin adik-adik menjadi mata dan telinga Bawaslu, menjadi pemilih yang cerdas yang berani menjaga kualitas demokrasi kita," pungkasnya.

Kegiatan ini ditutup dengan simulasi penyelesaian kasus, di mana siswa diajak berperan aktif membedah contoh pelanggaran pemilu dan menentukan langkah pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.