Tegaskan Integritas Demokrasi, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Tekankan Pentingnya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dalam Pemilu
|
pasuruankota.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menggelar Diskusi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Jumat (24/7/2026) secara daring melalui Zoom Meeting. Diskusi ini mengusung tema "Kekerasan Seksual Berbasis Gender dalam Penyelenggaraan Pemilu".
Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu selaku narasumber utama menekankan bahwa integritas demokrasi tidak boleh hanya diukur dari aspek teknis administratif atau keabsahan hasil pemungutan suara semata. Lebih dari itu, jaminan atas ruang demokrasi yang aman dan inklusif bagi seluruh pihak yang terlibat merupakan tolok ukur yang mendasar.
"Pemilu yang bebas dan adil tidak cukup hanya bebas dari kecurangan suara, politik uang (money politics), maupun pelanggaran administrasi, tetapi juga harus bebas dari intimidasi, pelecehan, eksploitasi relasi kuasa, serta berbagai bentuk kekerasan seksual," tegas Vita dalam pemaparannya.
Vita menjelaskan bahwa isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam penyelenggaraan pemilu merupakan tantangan serius yang berpotensi mencederai iklim demokrasi. Terdapat tiga dampak utama yang disoroti:
Menghambat Partisipasi: Menghalangi akses dan ruang gerak partisipasi masyarakat maupun penyelenggara pemilu.
Kompetisi Tidak Setara: Menciptakan iklim kompetisi politik yang tidak adil dan timpang.
Mencederai Kepercayaan Publik: Melemahkan kualitas demokrasi serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Guna memperkuat budaya organisasi yang aman, inklusif, dan berperspektif korban, Vita memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu didorong oleh Bawaslu dan Pokja PPKS:
Pemetaan Risiko: Melakukan identifikasi potensi risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG) maupun Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada setiap tahapan pemilu.
Kolaborasi Multisektor: Memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, lembaga layanan korban, organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, media, hingga platform digital.
Pengembangan Data & Protokol Respons Cepat: Menyusun data lokal terverifikasi serta membangun protokol respons cepat dalam merespons dugaan kekerasan berbasis gender selama tahapan pemilu berlangsung.
Mengakhiri pemaparannya, Vita kembali menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan berbasis gender merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya pemilu yang berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, selaku keynote speaker, serta diawali dengan pengantar dari Anggota Bawaslu Kota Pasuruan, Akhmad Marta Affandi. Dipandu oleh Dewi Isnaeni Ningsih sebagai moderator, diskusi yang berlangsung interaktif ini diikuti oleh jajaran internal Bawaslu, Komisioner Bawaslu kabupaten/kota lain, perwakilan BEM, Tim Penggerak PKK, LSM Perempuan, hingga Fatayat.
Humas
