Bawaslu Kota Pasuruan Ikuti 'Cangkrukan Demokrasi' Jawa Timur, Soroti Pentingnya Serambi Kehumasan dan Kolaborasi Masyarakat Sipil

pasuruankota.bawaslu.go.id – Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan menghadiri kegiatan diskusi daring bertajuk "Cangkrukan Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa (19/5/2026). Diskusi ini mengangkat tema krusial: "Kolaborasi Bawaslu dengan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pemilu".

Kegiatan virtual ini diikuti secara serentak oleh para Koordinator Divisi (Koordiv) Humas, Koordiv Datin, Kepala Sekretariat, serta staf Datin dan Humas dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, termasuk Bawaslu Kota Pasuruan.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dwi Endah Prasetyowati, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu semata, melainkan membutuhkan peran serta masyarakat luas.

"Keterbatasan manajemen, SDM, dan anggaran membuat pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Kita membutuhkan energi, solidaritas, dan konsolidasi dari masyarakat sipil serta seluruh stakeholder terkait," jelas Dwi Endah saat sambutan acara.

Diskusi interaktif ini menghadirkan Maitanur, S.Pd., M.M., Anggota Panwaslih Provinsi Aceh (Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat) sebagai narasumber utama. Jalannya acara dipandu oleh Moh. Ramzi (Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan) selaku moderator, serta ditanggapi secara dinamis oleh Syaifudin (Anggota Bawaslu Surabaya) dan Weni Andriani (Anggota Bawaslu Bojonegoro).

Dalam paparannya, Maitanur memuji kreativitas Bawaslu Jawa Timur yang dinilai sudah luar biasa dalam membangun kolaborasi, salah satunya melalui penamaan kegiatan lokal yang khas seperti "Cangkrukan". Maitanur menekankan bahwa masyarakat sipil adalah pelaku aktif di akar rumput sekaligus penerima manfaat dari sirkulasi demokrasi, sehingga membangun jembatan komunikasi dengan mereka adalah sebuah kebutuhan mutlak.

"Komunikasi efektif itu adalah penghubung koneksi, persepsi, dan informasi antara Bawaslu dengan masyarakat. Apabila kita mampu membangun komunikasi yang baik, maka setengah dari pekerjaan Bawaslu ini sebenarnya sudah dianggap selesai. Tanpa itu, apa pun kerja penguatan demokrasi yang kita lakukan tidak akan bisa diserap dengan baik, bahkan masyarakat bisa menganggap kita tidak bekerja," ujar Maitanur.

Lebih lanjut, Srikandi Panwaslih Aceh ini mengibaratkan fungsi kehumasan seperti 'serambi' atau teras depan rumah yang pertama kali dilihat oleh orang luar.

"Kehumasan adalah pintu depan yang dinikmati langsung oleh publik dan menjadi penguat luar biasa untuk membangun kolaborasi. Ketika trust (kepercayaan) masyarakat sudah terbentuk melalui serambi ini dan persepsinya bagus, maka dengan sendirinya partisipasi aktif serta keberanian mereka untuk melaporkan pelanggaran akan terdorong," tambahnya.

Maitanur mengungkapkan bahwa membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat sipil terlihat mudah di permukaan, namun pada kenyataannya membutuhkan strategi matang, komunikasi intensif, dan upaya yang berkelanjutan. Ia pun membeberkan sejumlah tantangan nyata yang kini tengah dihadapi oleh lembaga pengawas di lapangan.

"Tantangan komunikasi terbesar kita saat ini adalah perkembangan hoaks dan disinformasi yang luar biasa masif. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan pembelajaran yang intensif agar masyarakat kita lebih kritis, sehingga mereka sendiri yang mampu menyaring informasi sekaligus membentengi komunitasnya agar tidak mudah terpapar disinformasi," jelas Maitanur.

Selain persoalan hoaks, Maitanur juga menyoroti masih rendahnya literasi pemilu di kalangan masyarakat sipil, sebagaimana yang ia rasakan di wilayah Aceh. Menanggapi kondisi tersebut, ia mendorong humas Bawaslu untuk melahirkan strategi-strategi kreatif yang mampu memantik minat baca dan rasa ingin tahu publik mengenai kepemiluan.

"Inovasi komunikasi kita tidak boleh kaku. Kita harus menyuguhkan informasi edukasi yang mudah dicerna dengan bahasa yang singkat dan jelas. Yang tidak kalah penting, kita harus mengangkat kearifan lokal atau bahasa daerah setempat. Ketika budaya mereka diangkat dalam konteks edukasi politik, masyarakat akan merasa dihargai dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap demokrasi," tegasnya.

Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, Maitanur membagikan kiat praktis mengenai pemanfaatan media digital secara interaktif untuk mem-branding lembaga agar tidak terkesan eksklusif.

Melalui konten edukasi yang kreatif di media sosial, kampanye pengawasan partisipatif, hingga pembuatan tayangan podcast (seperti Podcast 'Inspirasi' milik Panwaslih Aceh) yang melibatkan tokoh perempuan serta perwakilan komunitas, Bawaslu dinilai akan tetap mampu hadir secara aktif di tengah masyarakat meskipun sedang berada dalam kondisi efisiensi anggaran.

Di akhir sesi, para peserta diskusi sepakat bahwa tingkat respons publik, tingginya partisipasi, serta keberanian masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pelaporan adalah indikator utama apakah lembaga Bawaslu telah bekerja dengan baik dan dipercaya publik. Melalui intensitas diskusi seperti ini, diharapkan kemampuan komunikasi dan pengawasan partisipatif seluruh jajaran Bawaslu di Jawa Timur, termasuk Kota Pasuruan, semakin terasah tajam demi menyongsong pemilu yang transparan dan akuntabel.