DHS Bawaslu Jatim: Mengintip Kesiapan Pengawas Pemilu Hadapi Kampanye Berbasis AI

pasuruankota.bawaslu.go.id - Dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu yang akuntabel, Bawaslu Kota Pasuruan mengikuti agenda rutin Diskusi Hukum Selasa (DHS) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring pada Selasa (28/04/2026).

Diskusi yang mengusung tema penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan harmonisasi regulasi ini menjadi ruang strategis bagi Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan pola kerja antara jajaran Pimpinan dan Kesekretariatan.

Kegiatan diawali dengan laporan konsolidasi demokrasi dan sambutan dari Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Sinta. Dalam paparannya, ditekankan bahwa sepanjang triwulan pertama tahun 2026, telah dilaksanakan 411 kegiatan dengan total 1.838 peserta, yang menunjukkan komitmen kuat jajaran pengawas di Jawa Timur dalam menjaga ritme organisasi.

Fokus utama diskusi ini membedah implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai tata cara penyusunan SOP administrasi pemerintahan dan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja serta pola hubungan pengawas pemilihan umum.

"Penerapan SOP bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen akuntabilitas agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang antara pimpinan yang mengambil keputusan strategis dengan sekretariat sebagai pendukung administrasi dan teknis operasional," ujar Muhammad Nur selaku pemateri pertama.

Poin krusial lainnya yang dibahas adalah penambahan 4.360 pegawai ASN PPPK di lingkungan Bawaslu. Bapak Mohda Alfian menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi status dan penguatan meritokrasi di tubuh lembaga pengawas pemilu.

Bagi Bawaslu Kota Pasuruan, pemenuhan personel melalui jalur PPPK ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas kelembagaan secara signifikan. Kedisiplinan dan profesionalisme menjadi harga mati dalam memastikan output kerja yang konsisten di semua tingkatan.

Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, menyoroti berbagai tantangan riil di lapangan, mulai dari dinamika hubungan pimpinan-sekretariat hingga kesiapan menghadapi kemajuan teknologi. Salah satu isu masa depan yang mencuat adalah pengawasan berbasis teknologi, khususnya terkait penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kampanye.

"SDM pengawas harus mulai mempelajari AI untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dua tahun ke depan. Pelatihan, baik secara mandiri (otodidak) maupun terstruktur melalui koordinasi antarwilayah, menjadi sangat penting," tegas para pemateri dalam menanggapi pertanyaan terkait digitalisasi pengawasan.

Melalui keikutsertaan dalam DHS ini, Bawaslu Kota Pasuruan berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil diskusi tersebut ke dalam kerja nyata. Keselarasan regulasi dan kualitas SDM yang mumpuni diyakini menjadi kunci sukses pengawasan pemilu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Diskusi ditutup dengan kesimpulan bahwa integritas sekretariat, ketegasan keputusan pleno, dan adaptasi terhadap teknologi informasi adalah fondasi utama bagi Bawaslu untuk tetap tegak sebagai garda terdepan demokrasi di masa non-tahapan ini.