Perkuat Akar Rumput, Bawaslu Kota Pasuruan Gandeng PKK Bangilan Jadi Agen Pengawas Partisipatif Digital

pasuruankota.bawaslu.go.id – Jum’at (9/4/2026) Bawaslu Kota Pasuruan terus bergerak masif dalam memperkuat fondasi demokrasi melalui edukasi langsung ke tingkat basis. Kali ini, Kelurahan Bangilan menjadi titik fokus konsolidasi demokrasi yang menitikberatkan pada penguatan literasi digital dan pengawasan partisipatif, menyasar kelompok Ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan utama.

Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi teknis, melainkan langkah strategis Bawaslu untuk menanamkan pemahaman bahwa pengawasan pemilu adalah garda terdepan dalam menjaga integritas bangsa dari ancaman korupsi.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu memaparkan bahwa pengawasan pemilu kini telah bertransformasi secara struktural. Dahulu, pengawasan terbatas pada tingkat kecamatan dengan penyelenggara kota bersifat ad hoc, namun kini negara memperkuat lembaga ini hingga ke titik terdalam demokrasi. Pengawasan saat ini hadir di setiap lokasi melalui Pengawas TPS (PTPS), didukung SDM yang masif untuk menjamin transparansi di setiap jengkal proses pemungutan suara.

Meskipun kelembagaan semakin kuat, Vita menegaskan bahwa penguatan Bawaslu tidak akan pernah cukup tanpa sokongan penuh dari masyarakat. Secara regulasi, Bawaslu memiliki keterbatasan wewenang dalam menjangkau setiap pelanggaran yang terjadi di ranah privat atau tersembunyi. Oleh karena itu, pengakuan dan kekuatan lembaga ini sejatinya terletak pada dukungan publik.

"Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian di tengah keterbatasan wewenang formal yang ada. Untuk mengukuhkan fungsi pengawasan, dukungan masyarakat adalah kunci utama. Masyarakat adalah mitra strategis; tanpa partisipasi warga, ruang gerak pelanggaran seperti politik uang akan sulit ditekan," tambah Vita. 

Kembali ke isu krusial, Vita Suci Rahayu mengingatkan bahwa politik uang adalah pemicu utama korupsi yang dampak buruknya paling nyata dirasakan rakyat kecil. Melalui literasi digital, Bawaslu mengajak warga tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi subjek yang memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan kecurangan.

Pemilihan PKK Kelurahan Bangilan sebagai mitra dinilai sangat taktis. Ibu rumah tangga dianggap mampu menjadi filter utama penolak politik uang di lingkup terkecil. Sinergi ini pun diperkuat dengan dukungan dari Lurah Bangilan, menciptakan harmonisasi antara pengawas dan pemerintah tingkat kelurahan.

Warga juga didorong memanfaatkan program MOOC Literasi Demokrasi untuk:

• Meningkatkan Kecerdasan Digital: Menyaring hoaks dan melaporkan pelanggaran secara instan melalui kanal digital.

• Membangun Narasi Positif: Mengampanyekan pemilu bersih di media sosial guna mempersempit ruang intervensi uang.

Konsolidasi ini menjadi bukti bahwa keterlibatan aktif masyarakat mampu menutup celah keterbatasan lembaga formal. Dengan dukungan aktif PKK dan pemerintah kelurahan, Bangilan diharapkan menjadi pionir pengawasan partisipatif yang solid di Kota Pasuruan.