Bawaslu Kota Pasuruan Gandeng Pemuda dan Media Perkuat Pengawasan PDPB dan Literasi Demokrasi

pasuruankota.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di kantor Bawaslu setempat, Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) dan awak media untuk memperkuat sinergi pengawasan partisipatif.

Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari HMI, GMNI, IMM, GP Ansor, serta organisasi pers seperti PWI dan AJPB.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, menegaskan bahwa kualitas pemilu tidak hanya diukur dari angka partisipasi, melainkan dimulai dari hulu, yakni validitas data pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan Triwulan 3, jumlah pemilih di Kota Pasuruan tercatat naik menjadi 156.362 pemilih, bertambah 1.997 orang dari data sebelumnya.

"Tantangan utama saat ini adalah penghapusan data pemilih yang meninggal dunia. Secara administrasi angkanya kecil karena terkendala pengurusan akta kematian, padahal realita di lapangan berbeda," ujar Vita.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu menekankan empat agenda strategis, yakni pelibatan publik dalam masukan UU, peningkatan kapasitas pelaporan masyarakat, penguatan sinergi media, serta peningkatan kapasitas SDM lembaga. Vita juga membuka peluang MoU dengan berbagai pihak untuk mencegah pelanggaran administrasi yang berpotensi menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan pemborosan APBD.

Dalam sesi diskusi, Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan, A. Marta Affandi, merespons kendala teknis pelaporan warga meninggal dunia yang disampaikan perwakilan GP Ansor.

"Jika terkendala syarat administrasi di Dukcapil, masyarakat bisa melapor ke Bawaslu dengan surat pernyataan keluarga dan bukti pendukung visual. Data tersebut akan kami tandai dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan KPU," jelas Marta.

Selain fokus pada data pemilih, Bawaslu juga mensosialisasikan keterbukaan informasi publik melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengajak mahasiswa untuk aktif menjadi agen literasi demokrasi.