Bawaslu Kota Pasuruan Hadiri Penutupan Rangkaian Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jatim: Tonggak Kesiapan Pengawasan Pemilu Masa Depan

pasuruankota.bawaslu.go.id – Kamis (20/11/2025) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan menyambut baik penutupan rangkaian program penguatan kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Komisi II DPR RI. Program yang dimulai sejak 19 Agustus 2025 ini resmi berakhir pada Kamis, 20 November 2025, di Surabaya, menandai investasi besar dalam peningkatan kapasitas pengawasan di seluruh tingkatan, termasuk di Kota Pasuruan.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, dalam siaran pers penutupannya, menegaskan komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki tata kelola.

“Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang,” ujarnya.

Program masif ini diselenggarakan sebanyak 40 kali di 38 titik, melibatkan total 2.850 peserta dan 152 narasumber dari berbagai unsur, termasuk penyelenggara pemilu, akademisi, dan pemantau. Bawaslu Kota Pasuruan menilai kegiatan ini sangat penting untuk menyelaraskan kesiapan pengawasan di daerah.

Menurut Warits, dukungan penuh dari Komisi II DPR RI berperan penting dalam memfasilitasi dialog dan penguatan aspek regulatif. Ia secara simbolis menghubungkan semangat program ini dengan nilai-nilai kepahlawanan:

“Ketika kita bicara penguatan kelembagaan, pada dasarnya kita membicarakan semangat para pahlawan: keberanian berubah, integritas dalam bekerja, dan komitmen memberi yang terbaik bagi bangsa,” ungkapnya.

Meskipun rangkaian bersama DPR RI telah usai, Bawaslu Jatim memastikan penguatan kelembagaan internal akan terus berlanjut. Fokus penguatan diarahkan pada 8 bidang strategis, termasuk tata kelola manajemen internal, modernisasi birokrasi, peningkatan kinerja, dan pengembangan literasi demokrasi.

”Delapan bidang ini bukan pekerjaan kecil. Ini adalah kerangka besar modernisasi Bawaslu Jawa Timur. Dan apabila kedelapan bidang ini terus kita rawat bersama, maka kita bukan saja memperbaiki ‘cara bekerja’, tetapi juga membentuk budaya baru dalam organisasi kita,” tambah Warits.

Dalam analisisnya, Warits menyoroti semakin kompleksnya tantangan ke depan, seperti misinformasi, dinamika kampanye digital, polarisasi politik, hingga penggunaan teknologi mutakhir seperti Kecerdasan Buatan (AI). Penguatan kelembagaan menjadi fondasi krusial untuk menghadapi perubahan ini.

“Pengawasan pemilu tidak bisa lagi bertumpu pada mekanisme lama. Kita harus adaptif, berbasis data, dan memiliki SDM yang terlatih dan memperkuat kelembagaan kita,” tegasnya.

Bawaslu Jatim juga berkomitmen mengembangkan literasi politik dan demokrasi berbasis catatan peristiwa pemilu, memanfaatkan kekayaan data berupa jutaan Form A dan hasil pengawasan lapangan.

“Literasi politik yang paling kuat adalah literasi yang berbasis pengalaman nyata. Ketika kita membangun literasi politik berbasis catatan peristiwa pemilu, itu berarti kita menghidupkan kembali pengalaman lapangan. Kita memberikan pengetahuan berbasis data. Kita memberikan pembelajaran yang lebih konkret kepada masyarakat. Dan tentu membantu membangun pemilih yang lebih cerdas serta demokrasi yang lebih sehat,” tambah Warits, menekankan manfaatnya untuk masyarakat, akademisi, dan generasi muda.

Penguatan kelembagaan bukanlah program temporer. Ini merupakan budaya kerja yang harus dirawat setiap hari. Konsistensi, integritas, serta keberanian berinovasi menjadi kunci untuk menjaga kualitas pengawasan di seluruh tingkatan.

Bawaslu Kota Pasuruan siap menginternalisasi hasil dari rangkaian penguatan ini dan menjadikannya budaya kerja harian. Vita Suci Rahayu, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, menyampaikan bahwa program ini memberikan bekal penting bagi kesiapan pengawasan di tingkat kota.

“Kami di Bawaslu Kota Pasuruan sangat mengapresiasi program penguatan kelembagaan dari Bawaslu Jatim dan Komisi II DPR RI ini. Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi transfer pengetahuan dan semangat perubahan yang konkret,” ujar Vita.