Bawaslu Kota Pasuruan Jadikan 99,27% Data Pengawasan Sebagai Peluang Inovasi Pengelolaan Data Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
|
pasuruankota.bawaslu.go.id – Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu memaparkan hasil penelitian “Pengelolaan Data Kinerja Pengawasan pada Pemilihan Serentak 2024” yang mengungkap kekuatan sistem pengawasan sekaligus tantangan besar yang masih dihadapi, terutama dalam tahap tindak lanjut dan pemanfaatan data pengawasan.
Dari 7.981 dokumen hasil pengawasan, ditemukan 82 potensi pelanggaran (1,04%), namun hanya 2 kasus yang berlanjut hingga tahap temuan dan rekomendasi. Hal ini menandakan adanya drop rate sebesar 99,27%, atau dengan kata lain, sebagian besar potensi pelanggaran belum mencapai tahap penegakan hukum.
“Bawaslu Kota Pasuruan memiliki sistem pelaporan dan dokumentasi yang sangat baik dengan tingkat respons 100% terhadap saran perbaikan. Namun, data menunjukkan adanya deployment gap sebesar 30,7%, yang berarti sistem informasi dan pemanfaatan data masih belum optimal,” Vita, dalam presentasi hasil penelitian.
Penelitian ini juga menilai kematangan data (ASUM DM) di enam aspek utama, dengan nilai tertinggi pada Data Preparation (4.00/4.50) dan nilai terendah pada Deployment (3.12/4.50). Temuan tersebut menandai pentingnya langkah strategis untuk memperkuat tata kelola data dan kolaborasi lintas sektor.
Lima Pilar Kolaborasi Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Kota Pasuruan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menutup kesenjangan pengawasan (gap) melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor:
Akademisi – melalui riset, sistem informasi, dan early warning system berbasis AI.
Media – dengan liputan investigatif dan portal transparansi data pengawasan.
Tokoh Agama – dalam membangun moralitas dan edukasi pemilih berintegritas.
Pemilih Pemula – dengan inovasi digital, aplikasi pelaporan, dan relawan siber.
LSM/Ormas – dalam advokasi, audit independen, dan pelatihan pengawas partisipatif.
Bawaslu menargetkan pembentukan 1.000 relawan pengawas, 1 aplikasi mobile, 1 portal transparansi, serta penurunan drop rate menjadi di bawah 50%.
Rencana Strategis: Dari Data ke Aksi
Bawaslu Kota Pasuruan merumuskan strategi tiga tahap:
Pembentukan task force lintas sektor dan peluncuran platform digital pengawasan.
Implementasi early warning system berbasis AI dan audit independen sistem pengawasan.
Institusionalisasi pengawasan partisipatif dan pembentukan pusat studi pengawasan pemilu.
Selanjutnya Vita menambahkan, penelitian ini membuka mata kita bahwa sistem pengawasan kita sudah kuat di sisi dokumentasi dan koordinasi, tapi masih perlu ditingkatkan dalam tahap penegakan dan pemanfaatan data. Angka drop rate 99,27% bukan sekadar statistik, tapi panggilan untuk memperkuat kolaborasi. Karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, pengawasan pemilihan adalah tanggung jawab bersama.
“Kami mengajak akademisi, media, tokoh agama, pemilih muda, dan ormas untuk bersinergi membangun ekosistem pengawasan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Dengan cara itu, kita bukan hanya menjaga integritas pemilu, tetapi juga menumbuhkan budaya demokrasi yang berkeadaban”, imbuhnya.
Target Bawaslu jelas: menurunkan angka potensi pelanggaran yang tidak ditindak dari 99% menjadi di bawah 50%, serta memperkecil kesenjangan teknologi pengawasan di bawah 10%.
Demokrasi yang sehat dimulai dari pemilihan yang berintegritas, dan pemilihan yang berintegritas dimulai dari pengawasan yang melibatkan semua pihak.
Humas
