Kunjungan Bawaslu Kota Pasuruan ke DPC Partai Hanura: Tegaskan Pentingnya Koordinasi Data Partai

pasuruankota.bawaslu.go.id — Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan, A. Sofyan Sauri, memimpin kunjungan audiensi ke Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Pasuruan, Rabu (6/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu untuk memperkuat koordinasi dengan partai politik lokal, khususnya dalam hal pengawasan dan pembaruan data kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Dalam pertemuan tersebut, A. Sofyan Sauri menegaskan pentingnya akurasi dan transparansi data kepengurusan partai yang tercatat di SIPOL. Meskipun jabatan beliau adalah Koordinator Divisi PPPS, kehadiran ini juga berfokus pada langkah pencegahan dan pengawasan awal terkait keabsahan data partai.

“Kami datang untuk memperkuat sinergi pengawasan data parpol. Akurasi data kepengurusan di SIPOL sangat krusial sebagai dasar penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada,” jelas A. Sofyan Sauri di hadapan pengurus DPC Partai Hanura.

Perwakilan Partai Hanura, menyampaikan bahwa saat ini mereka belum melakukan perubahan struktur kepengurusan. Mereka juga menjelaskan bahwa proses pembaruan data SIPOL dikendalikan sepenuhnya oleh admin pusat partai.

Menyikapi hal tersebut, A. Sofyan Sauri menekankan perlunya komunikasi dua arah yang proaktif dari Partai Hanura kepada Bawaslu Kota Pasuruan.

“Bawaslu berharap setiap kali terjadi perubahan struktural kepengurusan, Partai Hanura dapat memberikan tembusan resmi kepada Bawaslu Kota Pasuruan” ujar Sofyan.

Pada sistem SIPOL, Bawaslu hanya mendapat akses bersifat terbatas, yakni hanya sebagai viewer atau pemantau. Oleh karena itu, koordinasi langsung dan tembusan resmi dari partai menjadi kunci utama untuk menjaga validitas dan kemutakhiran data yang diawasi Bawaslu.

Selain isu teknis data partai, audiensi juga menjadi forum diskusi hangat mengenai dinamika politik nasional. Diskusi ini menyentil implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak, yang meliputi: Komitmen menjaga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) dalam pemilihan legislatif. Wacana strategis tentang pemilihan kepala daerah.

Kegiatan audiensi ini berjalan dengan lancar dan komunikatif. Kedua belah pihak menyepakati untuk memperkuat sinergi dalam memastikan transparansi dan keakuratan data Partai Hanura di SIPOL. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara Bawaslu Kota Pasuruan dan partai politik dalam rangka menjaga integritas dan kualitas demokrasi di tingkat lokal.