Perkuat Fondasi Kelembagaan dan Akuntabilitas, Bawaslu Kota Pasuruan Hadiri Rapim Bawaslu se-Jawa Timur

pasuruankota.bawaslu.go.id – Dalam upaya memperkokoh integritas dan menyatukan langkah pengawasan pemilu, Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Bawaslu se-Jawa Timur. Kegiatan yang mengusung tema "Menyatukan Langkah, Menguatkan Lembaga, Menjaga Demokrasi" ini diselenggarakan di Hotel Vasa Surabaya, mulai Minggu hingga Selasa (30/11 – 02/12/2025).

Agenda strategis ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, serta Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan, bergabung bersama perwakilan Bawaslu dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rapim ini merupakan momentum konsolidasi krusial yang dirancang untuk menata ulang fondasi kelembagaan.

"Sejatinya kami tidak punya anggaran untuk melaksanakan rapim ini. Begitu ada anggaran penguatan kelembagaan, saat itulah kami putuskan rapat ini harus digelar," ujar Warits. Ia menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan terkait delapan bidang penguatan kelembagaan yang sebelumnya telah diujicobakan di beberapa daerah.

Salah satu sorotan utama dalam Rapim ini adalah isu akuntabilitas pengelolaan keuangan. Bawaslu Kota Pasuruan menaruh perhatian serius pada materi "Stadium General: Temuan Berulang Audit pada Bawaslu". Hal ini sejalan dengan arahan A. Warits yang menekankan bahwa pengawas pemilu tidak mungkin bekerja maksimal jika masih menyisakan "cacat" administrasi di internalnya sendiri.

"Menurut saya, yang paling pokok adalah soal akuntabilitas. Ada kesalahan yang berulang di Bawaslu Kabupaten/Kota, bahkan kadang di provinsi, terkait hasil audit. Tidak mungkin Bawaslu bisa mengawasi dengan baik apabila dirinya sendiri masih menyisakan cacat," tegas Warits.

Merespons hal tersebut, Bawaslu Kota Pasuruan berkomitmen penuh untuk meningkatkan transparansi dan menargetkan tata kelola administrasi yang nirkesalahan, sejalan dengan target implementasi standar baru tata kelola keuangan pada tahun 2026 mendatang.

Selain aspek teknis dan administrasi, Bawaslu Kota Pasuruan juga mendukung penuh pembahasan strategi penguatan kelembagaan yang berbasis inklusivitas gender dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Isu ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kerja pengawasan yang bermartabat.

"Kita harus bicara inklusivitas gender. Kita harus menciptakan ruang kerja yang aman. Karena yang berpotensi mengalami kekerasan seksual bukan hanya perempuan, tapi bisa juga laki-laki," tambah Warits mengingatkan jajarannya.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Pasuruan dalam kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Materi terkait arah baru tata kelola pengawasan, tantangan regulasi, hingga mitigasi risiko yang didapatkan selama tiga hari kegiatan, akan menjadi bekal dalam menyusun langkah strategis di tingkat kota.

Bawaslu Kota Pasuruan siap menindaklanjuti rencana roadmap replikasi penguatan kelembagaan di wilayah Kota Pasuruan. Sinergi antara pimpinan dan sekretariat akan terus diperkuat guna memastikan amanat berat pengawasan pemilu dapat dijalankan dengan profesional, tanpa kecerobohan, dan dengan integritas yang tinggi demi menjaga marwah demokrasi di Kota Pasuruan.